Pengakuan Hak Asasi Manusia di Indonesia
1.
Hak
Asasi Manusia di Indonesia
Bangsa
Indonesia memberi pengakuan hak asasi manusia, tercantum dalam UUD 1945, yaitu
sebagai berikut:
a. Pembukaan
UUD 1945 Alinea I yang berbunyi, “…kemerdekaan adalah hak segala bangsa…”.
Dalam Alinea I terkandung hak kemerdekaan dan kebebasan.
b. Batang
Tubuh UUD 1945 Pasal 27 – Pasal 34 yang mencakup hak dalam bidang politik,
ekonomi, social, dan budaya.
Hal tersebut
sebenarnya telah lebih dahulu disbanding dengan deklarasi universal PBB yang
lahir 10 Desember 1948. Namun, rumusan-rumusan dalam konstitusi itu amat
terbatas jumlahnya dan hanya di rumuskan secara singkat dan garis besarnya
saja.
Sampai
berakhirnya orde baru, pengakuan hak asasi manusia di Indonesia tidak banyak
mengalami perkembangan. Peristiwa penting yang perlu di catat pada era orde
baru adalah didirikannya lembaga Komnas HAM pada tahun 1993. Komnas HAM
dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 pada tanggal 7 Juni
1993.
Komnas HAM
adalah sebuah organisasi independen yang tidak berpihak, visioner, dan memiliki
misi membantu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta
melakukan kegiatan pendidikan dan penyuluhan masyarakat tentang HAM. Komnas HAM
Indonesia bekerja untuk memajukan dan melindungi HAM di seluruh Indonesia.
Komnas HAM Didirikan dengan Keppres No.58 Tahun1993. Dalam perkembangannnya
keppres telah dicabut dan diganti dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang
memperkuat mandate dan peranan Komnas HAM.
Hasil yang
sangat menggembirakan tersebut, antara lain sebagai berikut:
a. Ditetapkannya
ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak-hak Asasi Manusia pada 13
November 1998.
b. Disahkannya
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pada tanggal 23 September 1999.
c. Ditetapkannya
Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.
d. Rumusan
baru mengenai HAM Indonesia tercantum dalam pasal 28 A sampai 28 J UUD 1945
hasil amandemen pertama tahun 2000.
2.
Peraturan
Perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia
a.
Ketetapan
MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak Asasi Manusia
Isi dari piagam hak asasi manusia Indonesia sebagai
berikut:
1) Bahwa
manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan
pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepadaNya. Manusia
dianugrahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin
keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga
keharmonisan kehidupan.
2) Bahwa
hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara
kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi
hak untuk hidup, hak beerkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak
kemerdekaan, hak berkomunikjasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh
karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya,
manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat
perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.
3) Bahwa
didorong oleh jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesi,
bangsa Indonesia mempunyai pandangan mengenai hak asasi dan kewajiban manusia,
yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya
bangsa, serta berdasarkan pada pancasila dan UUD 1945.
4) Bahwa
perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah mengeluarkan deklarasi
Universal HAM. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mempunyai
tanggung jawavb untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi
tersebut.
5) Bahwa
perumusan HAM pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap
citra, harkat, dan martabat diri manusia itui sendiri. Indonesia memandang
bahwa manusia hidup tidak terlepas dari tuhannya, sesame manusia, dan
lingkungannya.
6) Bahwa
bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin, serta
menghormati hak asasi manusia orang lain juga sebagai suatu kewajiban. Oleh
karena itu, hak asasi manusia dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada
diri manusia serta pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu
bangsa dan warga Negara serta anggota masyarakat bangsa-bangsa.
7) Atas
berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang
menjunjung tinggi HAM, maka bangsa Indonesia menyatakan piagam HAM.
Rumusan HAM
yang tertuang dalam Piagam HAM Indonesia adalah sbb:
BAB I
Hak untuk hidup
Pasal 1
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya
dan kehidupannya.
BAB II
Hak Berkeluarga
dan Melanjutkan Keturunan
Pasal 2
Setiap orang
berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang
sah.
BAB III
Hak
Mengembangkan Diri
Pasal 3
Setiap orang
berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara
layak.
Pasal 4
Setiap orang
berhak atas perlindungan dan kasih saying untuk pengembangan pribadinya, memperoleh,
dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Pasal 5
Setiap orang
berhak untuk mengembangkan dan memperoleh martabat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia.
Pasal 6
Setiap orang
berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif
serta membangun msyarakat, bangsa, dan Negara.
BAB IV
Hak Keadilan
Pasal 7
Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hokum yang adil.
Pasal 8
Setiap orang
berhak mendapat kepastian hokum dan perlakuan yang sama di hadapan hokum.
Pasal 9
Setiap orang
dalam hubungan dengan kerja berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak.
Pasal 10
Setiap orang
berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 11
Setiap orang
berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja.
Pasal 12
Setiap orang
berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
BAB V
Hak Kemerdekaan
Pasal 13
Setiap orang
bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.
Pasal 14
Setiap orang
berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.
Pasal 15
Setiap orang
bebas memilih pendidikan dan pengajaran.
Pasal 16
Setiap orang
bebas memilih pekerjaan
Pasal 17
Setiap orang bebas
memilih kewarganegaraan.
Pasal 18
Setiap orang
bebas untuk bertempat inggal di wilayah Negara, meninggalkan, dan bebas untuk
kembali.
Pasal 19
Setiap orang
berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
BAB VI
Hak atas Kebebasan
Informasi
Pasal 20
Setiap orang
berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya
Pasal 21
Setiap orang
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia.
BAB VII
Hak Keamanan
Pasal 22
Setiap orang
berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Pasal 23
Setiap orang
berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak
miliknya.
Pasal 24
Setiap orang
berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
Pasal 25
Setiap orang
berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat
manusia.
Pasal 26
Setiap orang
berhak ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.
BAB VIII
Hak
Kesejahteraan
Pasal 27
Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin.
Pasal 28
Setiap orang
berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pasal 29
Setiap orang
berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.
Pasal 30
Setiap orang
berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus dimasa kanak-kanak, dihari
tua, dan apabnila menyandang cacat.
Pasal 31
Setiap orang
berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secar utuh
sebagai manusia yang bermartabat.
Pasal 32
Setiap orang berhak mempunyai hak milik
pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil aliih sewenang-wenang oleh
siapa pun.
Pasal 33
Setiap orang
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
b. Undang-Undnag
No. 39 Thaun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Macam HAM yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999
tersebut adalah
1)
Hak untuk hidup,
2)
Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
3)
Hak Mengembangkan Diri
4)
Hak Keadilan
5)
Hak atas Kebebasan Pribadi
6)
Hak atas Rasa Aman
7)
Hak Kesejahteraan
8)
Hak turut serta dalam pemerintahan,
9)
Hak Wanita,
10)
Hak Anak,
11)
Kwajiban dasar manusia
c.
Pasal
28 A – 28 J UUD 1945 Amandemen Kedua
Pasal
28 A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya. **)
Pasal 28 B
1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah.**)
2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. **)
Pasal 28 C
1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia. **)
2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)
Pasal 28 D
1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja “)
3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.
4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)
Pasal 28 E
1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran. memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal di wilayah negara dan meninggakannya, serta berhak kembali.**)
2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran
dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)
3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat.**)
Pasal 28 F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)
Pasal 28 G
1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman
dan perlindungan dan ancaman kelakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi. **)
2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan alau perlakuan yang
rnerendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari
negara lain. **)
Pasal 28 H
1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan
mendapalkan lingkungan hid up yang baik dan sehal serfa berhak memperoleh
pefayanan kesehatan **)
2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan.**)
3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. **)
4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)
Pasal 28 I
1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun. **)
2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif **)
3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.**)
4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, Terutama pemerintah.**)
5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,
diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **)
Pasal 28 J
1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**)
2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan partimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)
